Apa yang di Maksud dengan Mora Kreditoris ?

Mora Kreditoris adalah bilamana Kreditur tidak lagi bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur yang merupakan kewajiban dari debitur akan tetapi kreditur tidak menerima prestasi tersebut oleh suatu sebab

Apakah Surat Utang Negara ?

Berdasarkan Undang undang nomor 24 tahun  2002 tentang Surat Utang Negara, pada pasal 1 angka 1 Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Pada pasal 2 ayat (1) Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat dan ayat (2) Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.”

 Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst. Achmad Ichsan menerjemahkan Verbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst dengan persetujuan. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah Verbintenis dengan perutangan dan Overeenkomst dengan perjanjian.

Menurut Buku III Kitab undang - undang Hukum Perdata mengatur mengenai Overeenkomst yang dikenal dua istilah terjemahannya, yaitu:

 Undang-undang memberikan definisi dari perjanjian yaitu pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut R.Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipeergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci, sebagai berikut:

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam Salim HS, Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Jadi menurut teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian sematamata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Perbuatan itu antara lain: