Pengertian Hukum Perdata Internasional

Pembahasan tentang perseroan terbatas terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschhap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT)

1. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
2. Fotokopi KK penanggung jawab / Direktur
3. Nomor NPWP Penanggung jawab
4. Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna)
5. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
6. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
8. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta
9. Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
10. Siap disurvei

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1)
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33)
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Pembagian Wewenang Dalam Perseroan Terbatas
Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional ). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Dalam PT, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (di atas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.
Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.
Isi RUPS :

• Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
• Memberhentikan direksi atau komisaris
• Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
• Mengevaluasi kinerja perusahaan
• Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
• Menentukan kebijakan perusahaan
• Mengumumkan pembagian laba (dividen)

Sumber : http://id.wikipedia.org/
               UUPT Nomor 40 tahun 2007

Jika kita melihat pengertian Konsolidasi Tanah adalah Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan SDA dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan konsolidasi tanah pada hakikatnya meliputi aspek-aspek antara lain:

•  aspek pengaturanpenguasan atas tanah, tidak saja menata dan menertibkan bentuk fisik bidang-bidang tanah, tetapi jugahubungan hukum antara pemilik dan tanahnya; 

•  aspek penyerasian penggunaan tanah dengan rencanatata guna tanah/tata ruang;

• aspek penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan dan fasilitasumum lainya yang diperlukan;

• aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup atau konservasi sumberdaya alam. Dalam kegiatan konsolidasi tanah sebagai bagian program pembangunan akan dihindarkankegiatan penggusuran terhadap masyarakat yang menjadi peserta.

Pengaturan hukum konsolidasi tanah saat ini belum memadai dijadikan sebagai instrument kebijakan
pertanahan dalam penataan ruang. Hal ini karena peraturan-perundang-undangan mengenai konsolidasi
tanah yang masih pada tingkat Peraturan Kepala Badan mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu
diantaranya adalah peraturan tersebut belum mampu mengikat para pihak untuk melaksanakan
konsolidasi tanah. Peraturan yang ada saat ini hanya bersifat intern-administratif bagi aparat Pertanahan
untuk melaksanakan konsolidasi tanah.

Penataan bidang-bidang tanah yang baik dengan tersedianya sarana prasarana dan juga aksesibilitas yang baik akan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan juga nilai jual dari tanah tersebut. konsolidasi tanah bertujuan untuk menata kembali bidang-bidang tanah yang awalnya tidak teratur, minim sarana untuk kepentingan umum, aksesibilitas yang kurang baik menjadi bidang-bidang tanah yang tertata dengan rapi. pelaksanaan Konsolidasi tidah hanya melibatkan segelintir pihak saja tetapi melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. selai itu juga dibutuhkan pertisipasi dan juga dukungan dari masyarakat sebagai pihak yang mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar. Tugas dari BPN adalah sebagai salah satu pihak yang terkait dalam kegiatan konsolidasi tanah dengan membuat blok plan bidang-bidang tanah dan juga proses legalisasi bidang-bidang tanah tersebut dengan produk yang bernama Sertifikat Tanah.

Sumber : http://datatanah.peradabanmelayu.my/
               http://d5er.wordpress.com/

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, pihak pengusaha dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah ini:

• Pekerja melakukan kesalahan berat

Kesalahan apa saja yang termasuk dalam kategori kesalahan berat?

1. Pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik perusahan.
2. Pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahan.
3. Pekerja mabuk, minum – minuman keras, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, dilingkungan kerja.
4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi, teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja.
6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
10. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang pengganti hak sedang bagi pekerja/buruh yang tugas dan fungsi tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung,selain memperoleh uang pengganti, juga diberikan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

• Pekerja ditahan pihak yang berwajib

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapa pekerja/buruh setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih dalam proses pidana. Dalam ketentuan bahwa pengusaha wajib membayar kepada pekerja atau buruh uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ditambah uang pengganti hak.

Untuk Pemutusan Hubungan Kerja ini tanpa harus ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial tetapi apabila Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan dan apabila pekerja dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali.

• Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian terus menerus

Apabila perusahaan bangkrut dan ditutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja.

Syaratnya adalah harus membuktikan kerugian tersebut dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public. Dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan dan uang pengganti hak.

• Pekerja mangkir 5 hari berturut-turut

Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh pengusaha. Dalam situasi seperti ini, pekerja dianggap telah mengundurkandiri. Keterangan dan bukti yang sah yang menunjukkan alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja dan untuk panggilan patut diartikan bahwa panggilan dengan tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan di alamatkan pada alamat pekerja yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan.

Pekerja yang di-PHK akibat mangkir, berhak menerima uang pengganti hak dan uang pisah yang besarnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

• Pekerja meninggal dunia

Hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja meninggal dunia. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan uang yang besarnya 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Adapun sebagai ahli waris janda/duda atau kalau tidak ada anak atau juga tidak ada keturunan garis lurus keatas/kebawah selam tidak diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

• Pekerja melakukan pelanggaran

Di dalam hubungan kerja ada sutau ikatan antara pekerja dengan pengusaha yang berupa perjanjian kerja , peraturan perusahaan,dan perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh pengusaha atau secara bersama-sama antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, yang isinya minimal hak dan kewajiban masing-msing pihak dan syarat-syarat kerja, dengan perjanjian yang telah disetujui oleh masing-masing pihak diharapkan didalam implementasinya tidak dilanggar oleh salah satu pihak.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sangsi yang berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan. Sedang untuk surat peringatan tertulis dapat dibuat surat peringatan ke I, ke II, sampai ke III. masing-masing berlakunya surat peringatan selam 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan sampai 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan terhadap pelanggaran yang sama maka berdasarkan peraturan yang ada kecuali ditentukan lain yang ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ,Perjanjian kerja Bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Pengusaha Berkewajiban memberikan uang pesangon 1 dari ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dan uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam peraturan yang ada.

• Perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan. Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, pekerja tersebut berhak atas 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan tidak berhak mendapatkan uang pisah sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 pasal 156 ayat 2,3,4.

Jika perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya, maka bagi pekerja tersebut berhak atas 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan tidak berhak mendapat uang pisah sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 pasal 156 ayat 2,3,4.

Peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan PHK karena alasan-alasan tertentu seperti yang telah diuraikan dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 153 ayat 1, yaitu :

1. Pekerja sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui dua belas bulan secara terus-menerus
2. Pekerja berhalangan bekerja karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai undang-undang yang berlaku.
3. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
4. Pekerja menikah
5. Pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayi
6. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, dan PKB.
7. Pekerja mendirikan /menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, melakukan kegiatan serikat pekerja diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK,PP, dan PKB.
8. Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana
9. Disebabkan perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
10. Pekerja dalam kondisi keadaan cacat, sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
11. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja seperti kondisi yang disebutkan diatas batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
12. Semoga informasi mengenai PHK oleh pihak perusahaan kali ini dapat membantu Anda. Jangan lupa untuk memeriksa gaji Anda lewat Cek Gaji dan berbagi informasi lewat Survey Gaji.

Sumber :

Indonesia. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disnakertrans.lampungprov.go.id

Outsourcing atau alih daya adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Istilah offshoring artinya pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu negara ke negara lain.
sedangkan “karyawan outsourcing” adalah karyawan (pekerja/buruh) yang bekerja -dan hubungan kerjanya- pada perusahaan alih daya (dalam hal ini, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh)
Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Sistem Kerja Outsourcing

Didalam Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya.
Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.
Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa.
Bagi anda yang berniat mencari pekerjaan via perusahaan outsourcing, sebelum menanda tangani perjanjian kerja, ada baiknya anda perhatikan sejumlah point berikut ini:

• Jangka waktu perjanjian.
perjanjian sesuai dengan masa kerja yang ditawarkan. Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pemberi kerja hendak mengakhiri kerja samanya dengan perusahaan penyedia jasa, maka pada waktu yang bersamaan, berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan pemberi kerja.

• Jam kerja.
Peraturan tentang jam mulai bekerja dan berakhir, dan waktu istirahat .

• Gaji dan tunjangan.
Jumlah yang akan diterima serta waktu pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, tidak dipotong oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing.

• Posisi dan Tugas.
Pastikan posisi dalam perusahaan dan apa saja tugas serta tanggung jawab anda selama bekerja di perusahan lain.

• Lokasi kerja.

Bidang pekerjan untuk alih daya, menurut UU 13 Tahun 2003 (Pasal 66, ayat 1). diantaranya adalah sebagai berikut ini:

• Usaha pelayanan Kebersihan,
• Usaha penyedia tenaga pengaman,
• Usaha penyedia Angkutan pekerja/buruh,
• Usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh,
• Usaha jasa penunjang Pertambangan dan perminyakan.

Adapun pendapat para ahli  mengenai pengertian Hukum Humaniter lainnya dapat dilihat sebagaimana antara lain dikemukakan berikut ini :

A. Jean Pictet, yang menulis buku tentang “The Principle of International Humanitarian Law”. Dalam buku tersebut, Pictet membagi Hukum Humaniter menjadi dua golongan besar; yaitu :

1. Hukum Perang, yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :
a). The Hague Laws, atau hukum yang mengatur tentang alat dan cara berperang, serta
b). The Geneva Laws, atau hukum yang mengatur tentang perlindungan para korban perang.

Untuk menghindari penderitaan akibat perang maka baru pada pertengahan abad ke-19 negara-negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional dalam suatu konvensi yang mereka setujui sendiri (Lembar Fakta HAM, 1998: 172). Sejak saat itu, perubahan sifat pertikaian bersenjata dan daya merusak persenjataan modern menyadarkan perlunya banyak perbaiakan dan perluasan hukum humaniter melalui negosiasi–negosiasi panjang yang membutuhkan kesabaran.
Perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban perang dan hukum perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perang Dunia Kedua. Penetapan instrumen internasional yang penting dalam bidang Hak Asasi Manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memberikan sumbangan untuk memperkuat pandfangan bahwa semua orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia, baik dalam pada masa perang maupun damai.
Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa bangsa. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisantulisan mengenai hukum perang.
Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalamanpengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di Seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Dewasa ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.
Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil (just war). Kelompok orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anakanak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang.

Dalam pasal 246 KUHD yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang.

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1320 yaang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”.
5. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian.

“sepakat meraka yang mengikatkan dirinya”, diperjelas oleh Pasal 1321 KUHD Perdata, yang menetapkan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Selain itu juga harus tetap memenuhi beberapa pasal lainnya yang melindungi Pasal 1320, antara lain pasal-pasal:

1. 1323 yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan.
2. 1328 yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan, dan sebagainya.

Selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Berikut adalah syarat-syarat sahnya asuransi menurut KUH Perdata dan KUHD:

• Kesepakatan (consensus)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

1. Benda yang menjadi objek asuransi;
2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
3. Evenemen dan ganti kerugian;
4. Syarat-syarat khusus asuransi;
5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa pertantara.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Kewenangan (authority)

Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

• Objek tertentu (fixed object)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tertentu itu harus jelas dan pasti.

Tertanggung sebagai pihak yang mengasuransikan objek asuransi harus mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan objek asuransi tertentu. Mempunyai hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan atau jiwa yang menjadi objek asuransi. Sedangkan mempunyai hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas benda objek asuransi. tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan terhadap benda objek asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 299 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

• Kausa yang halal (legal cause)

Kausa yang halal adalah dalam melakukan perjanjian asuransi, isi dari perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Pemberitahuan (notification)

• Teori objektifitas (objectivity theory)

Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Jenis, identitas dan sifat objek asuransi harus diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan pemberitahuan ini penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko asuransi dari tertanggung atau tidak.

Keunggulan teori ini adalah penanggung dilindungi dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur (in bad faith). Sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur (in good faith) dan selalu berhati-hati melakukan pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Kelemahan teori ini adalah ketidakmungkinan tertanggung mengetahui cacat tersembunyi yang melekat pada objek asuransi yang mungkin menjadi alasan kepada penanggung untuk menyatakan asuransi batal setalah terjadi evenemen.

• Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib melakukan pemberitahuan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. kewajiban ini dilakukan pada saat mendakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung atas objek asuransi, menyebabkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi, terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak tergantung pada ada atau tidaknya itikad baik pada tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan tanpa kesengajaan, juga akan mengakibatkan batalanya asuransi. Kecuali telah diperjanjikan lain oleh penanggung dan tertanggung. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.

Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian yang mempunyai tujuan untuk memberikan ganti rugi, dalam perjanjian asuransi tersebut membutuhkan adanya suatu dokumen. Dokumen Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai suatu sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan perjanjian yang lainnya.

Batasan perjanjian asuransi menurut Prof. Emi Pangaribuan adalah:

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.

Prof. Emi Pengaribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi ataun ertanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada asasnya adalah suatu perjanjian pergantian kerugian (shcadeverzekering). Penaggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tentu atas mana dipertanggungkan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung membayar ganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakannya pertanggungan

Sedangkan menurut Prof. P.L Wery dikemukakan dua sifat dari perjanjian asuransi sebagaimana terdapat dalam Pasal 257 dan 258 KUHD sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan consensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk:
2. Asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai di antara para pihak yang menentukan perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani (berlaku konsensus).

Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu asuransi atau pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Menurut Pasal 257 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) KUHD, polis hanya digunakan sebagai alat bukti dan bukan sebagai syarat mutlak untuk adanya suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Sumber : http://www.ilmu-ekonomi.com/

Insurable interest
           Insurable interest terjadi ketika orang yang diasuransikan berasal semacam keuangan atau manfaat dari keberadaan terus menerus dari obyek pertanggungan (atau dalam konteks hidup orang, kelangsungan hidup mereka). Seseorang memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam sesuatu ketika kehilangan atau kerusakan--untuk hal yang akan menyebabkan orang tersebut menderita kerugian keuangan atau jenis lain rugi.
           Biasanya, insurable interest didirikan oleh kepemilikan, kepemilikan, atau hubungan langsung. Misalnya, orang memiliki kepentingan diasuransikan dalam mereka sendiri rumah dan kendaraan, tetapi tidak di rumah tetangga mereka dan kendaraan, dan tentu saja bukan kepentingan asing.
The "test harapan faktual" dan "test kepentingan hukum" merupakan dua konsep utama insurable interest.

Latar belakang sejarah
           Perkembangan konsep kepentingan yang dapat diasuransikan sebagai prasyarat untuk pembelian asuransi menjauhkan bisnis asuransi dari judi, sehingga meningkatkan reputasi industri dan menyebabkan penerimaan yang lebih besar dari industri asuransi. The Inggris adalah seorang pemimpin dalam tren bahwa dengan meloloskan undang-undang yang kontrak asuransi dilarang jika tidak ada kepentingan yang dapat diasuransikan bisa dibuktikan, terutama Life Assurance Act 1774 yang membuat kontrak tersebut ilegal, dan Marine Insurance Act 1906 , s.4 yang membuat kontrak tersebut batal .